Kupastuntas.co, Lampung Tengah- DPRD Lampung Tengah (Lamteng) menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Tengah Tahun Anggaran (TA) 2017.

Saat membacakan LKPj, Plt Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto mengatakan, arah kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2021, dengan visi pembangunan "Terwujudnya Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Loekman menguraikan, untuk belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp1,46 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp1,05 triliun lebih. Sementara, untuk sisi penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp 197,62 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp197,65 miliar lebih.

Ia menjelaskan, secara umum penyelenggaraan urusan desentralisasi telah dilaksanakan secara optimal baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

“Secara umum, hasil pembangunan dibidang pekerjaan umum khususnya jalan dapat dilihat dari kondisi jalan baik yang mencapai 67,6 persen. Kami menyadari masih banyak jalan-jalan yang belum bisa kita tangani, sehingga masih terdapat jalan yang rusak. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk mengupayakan perbaikannya guna meningkatkan pelayanan,” papar Loekman.

Di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, lanjut Loekman,  pada tahun anggaran 2017 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 380,45 miliar  untuk dana alokasi kampung, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan pembinaan kemasyarakataan.

“Besar harapan kami dengan adanya dana alokasi kampung dapat mendorong peran serta masyarakat, sehingga harapan terwujudnya kampung yang sejahtera dapat kita wujudkan,” imbuhnya.

Sementara, Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaidi menyatakan usai penyampaian laporan keterangan pertanggunganjawaban anggaran tahun 2017, dewan segera membentuk pansus untuk membahas laporan pertanggungan jawaban tersebut.(**)