Kupastuntas.co, Way Kanan - Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan menggelar rapat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2018. Dimana musyawarah ini merupakan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga dan merencanakan pembangunan tahun keempat oleh Pemkab Way Kanan.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, mengatakan penyelenggaraan Musrenbang ini  merupakan bagian yang penting dalam rangka mencari masukan guna menyusun perencanaan pembangunan tahun anggaran 2019, untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Way Kanan 2016-2021.

Dimana, Perencanaan Pembanguanan 2019 mengusung Tema “Membangun Keunggulan Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Didukung Pembangunan Infrastruktur Dan Pelayanan Dasar”.

"Tema pembangunan 2019 tersebut berorientasi pada upaya mengembangkan keunggulan daerah terutama komoditas unggulan melalui upaya revitalisasi pertanian dan pengembangan UMKM, meningkatkan sumberdaya manusia, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, pembenahan tata kelola pemerintahan dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta lingkungan yang lestari," jelas Bupati dalam kesempatanya, Rabu (21/03/2018).

Melalui Musrenbang ini juga tambahnya, diharapkan dapat dilakukan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan, yang perlu dukungan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan APBK (Kampung) sehingga pelaksanaan Musrenbang ini dapat menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas, transparan dan akuntabel, yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019.

Dilihat dari beberapa indikator, saat ini capaian kinerja pembangunan Way Kanan menunjukkan perkembangan yang cukup baik diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 mencapai 65,74 (naik 0,56 poin dari tahun 2015), berada pada peringkat 9 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 5,14% berada dibawah pertumbuhan Provinsi Lampung (5,15%). Tingkat kemiskinan di Kabupaten Way Kanan sebesar 14,58% masih diatas tingkat kemiskinan Provinsi Lampung (14,29%). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016 sebesar 11,06 trilyun rupiah, berkontribusi sebesar 3,94% terhadap perekonomian Lampung.

"Di sektor infrastruktur untuk mencapai konektivitas antara wilayah tidak hanya dilakukan oleh kabupaten dengan kebijakan tuntas ruas jalan kabupaten. Tetapi harus didukung dengan jalan jalan provinsi yang terkoneksi, serta konektivitas jaringan jalan antar dusun dan antar kampung oleh pemerintah kampung/desa. Selain itu perlu didorong pengembangan infrastruktur sumberdaya air terutama saluran irigasi," pungkasnya. (Indro)