Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung menerima impor beras 30 ribu ton yang masuk secara bertahap dari total jumlah beras yang diimpor ke Indonesia 260.550 ton. Tahap pertama direncanakan masuk Pelabuhan Panjang 5.500 ton pada hari ini. Beras impor tersebut berasal dari Thailand dengan kadar pecahan (broken) 15 persen.

Beras impor akan datang melalui Pelabuhan Panjang dan dibongkar di gudang terdekat seperti gudang Garuntang dan Campangraya. Sebab, kemampuan simpan di gudang Campangraya hingga 30 ribu ton dan Garuntang 14.500 ton.

Namun impor ini masih mendapat protes keras dari berbagai kalangan, salah satunya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pusat.

Wakil Ketua Umum HKTI, Irjen pol (purn) Erwin Lumban Tobing mengatakan pemerintah harusnya membenahi sistem yang ada. Sebab Indonesia punya lahan yang cukup luas untuk swasembada pangan. Jangan sampai impor beras merugikan para petani.

“Kita sudah puluhan tahun merdeka masak masih impor-impor terus, ini ada apa? Apakah sistem tata niaga yang salah, atau sistem petaninya?. Kalau impor kan kasihan petani,” kata Erwin usai melantik pengurus HKTI Lampung di Swissbel Hotel Bandar Lampung, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, sah-sah saja kalau impor tapi harus jelas sasaran dan alasannya. Ia menilai ada kejanggalan dan kinerja yang tidak sinkron antar kementerian. Misalnya, kata dia, sebelumnya menteri pertanian mengatakan baru saja melakukan ekspor, tetapi tiba-tiba menteri perdagangan justru mengimpor.

“Lucunya menteri pertanian bilang baru mengekspor beras, sekarang malah impor beras, ini kan tidak sinergi. Harus jelas, jangan sembarangan. Harus betul-betul duduk bersama para menteri sehingga sinergi,” pungkasnya.

Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua HKTI Provinsi Lampung, Bachtiar Basri. Ia mengatakan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga stok beras, jika terjadi bencana atau kejadian luar biasa (KLB).

“Itu kan kebijakan pusat. Kita ini (Lampung) sebenarnya surplus beras dan sebenarnya nggak perlu. Tapi yang namanya pemerintah itu harus ambil savety. Siapa tahu ada banjir dan cuaca ekstrim yang tidak menentu sehingga tidak jadi panen, beras nggak ada. Nah, pemerintah nggak mau ambil resiko,” kata Bachtiar. (Tampan)