Lawat ke Bangladesh, Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Isu Rakhine State
Kupastuntas.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Bangladesh Abdul Hamid, di ruang Credential Hall, Istana Kepresidenan Bangabhaban Presidential Palace, Dhaka, Sabtu (27/1/2018) malam waktu setempat.
Dirilis dari laman setkab.go.id pada Minggu (28/1/2018) Usai pertemuan, kedua kepala negara beserta para delegasi menyaksikan pertunjukan budaya yang diikuti dengan jamuan santap malam bersama yang dihelat di Darbar Hall.
Dalam agenda pertemuan dengan Presiden Bangladesh, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki, Duta Besar LBBP RI untuk Bangladesh Rina Soemarno, dan Direktur Asia Selatan dan Tengah Ferdy Nico Yohannes Piay.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa Presiden Bangladesh menegaskan kembali kedekatan Indonesia dengan Bangladesh.
Hal ini dikarenakan, menurut Menlu, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Ia menambahkan bahwa jasa ini tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Bangladesh.
“Ke depan, kedua pemimpin sepakat bahwa sekali lagi kerja sama ekonomi akan menjadi prioritas bagi hubungan kedua negara,” jelas Menlu. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi mengatakan banyak sekali persamaan-persamaan yang dimiliki dan menjadi modal bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan.
Isu lain yang dibahas dengan Presiden Bangladesh, menurut Menlu, yakni mengenai isu Rakhine State. “Intinya besok secara detail pembicaraan mengenai masalah bilateral akan dibahas dalam pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Bangladesh,” ungkap Menlu menjelaskan pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Bangladesh di Hotel Pan Pacific Sonargaon, Sabtu (27/1/2018) malam.(Rls)
Berita Lainnya
-
MK Tolak Uji Materi Penyediaan Kotak Kosong di Pilkada Seluruh Daerah
Sabtu, 16 November 2024 -
Kemendagri Resmi Larang Kepala Daerah Sebar Bansos Jelang Pilkada
Kamis, 14 November 2024 -
Indonesia Peringkat Kedua Kasus TBC Terbanyak, Capai 1 Juta Lebih
Selasa, 12 November 2024 -
Pemerintah Antisipasi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Mundur dari Jadwal
Senin, 11 November 2024