Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Total jalan dalam kondisi rusak berat di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) saat ini sepanjang 230 kilometer. Butuh anggaran Rp500 miliar untuk memperbaikinya, namun Pemkab Lamsel hanya mengucurkan Rp75 miliar.

Pemkab Lamsel sepertinya belum memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan melalui APBD TA 2024. Dari total anggaran APBD senilai Rp2,3 triliun, Pemda hanya mengucurkan anggaran untuk perbaikan jalan rusak sekitar Rp75 miliar.

Padahal, keberadaan infrastruktur jalan yang layak dilintasi sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat.

Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lamsel, Hasanuddin mengatakan, total jalan kabupaten di wilayah Lamsel ada sepanjang 1.024 kilometer, dan sekitar 230 kilometer kini mengalami kerusakan berat serta memerlukan perbaikan segera.

"Panjang jalan rusak berat di wilayah Lamsel saat ini kurang lebih 230 kilometer, dan memerlukan anggaran perbaikan sekitar Rp500 miliar," kata Hasanuddin, Senin (6/5/2024).

Ia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama bagi Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan seluruh jalan milik kabupaten yang saat ini rusak berat.

“Tahun ini Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran di bawah Rp100 miliar untuk perbaikan jalan. Mungkin nilainya sekitar itu Rp75 miliar. Itu hanya untuk perbaikan jalan rusak sekitar 30 kilometer," tuturnya.

Hasanuddin mengungkapkan, tahun ini Dinas PUPR tidak mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki jalan rusak menghubungkan Kecamatan Katibung dan Merbau Mataram yang viral di media sosial.

“Jalan rusak di Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, dan Pasar Suban, Kecamatan Merbau Mataram, tidak dianggarkan perbaikannya pada tahun 2024 ini,” jelasnya.

Ia menerangkan, program perbaikan ruas jalan tersebut akan masuk dalam APBD, DAK atau Inpres jalan daerah melalui Musrenbang tahun 2024.

Hasanuddin memaparkan, beberapa ruas jalan yang akan diperbaiki pada tahun ini, diantaranya ruas jalan Tanjung Baru-Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram Rp1 miliar, jembatan Desa Baru Ranji ke Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram sekitar Rp 6 miliar, dan Talang Jawa-Neglasari Kecamatan Katibung Rp4 miliar.

Lalu, ruas jalan Simpang Palas-Palas Aji Rp7 miliar, Bumi Harapan-Margo Dadi Rp5 miliar, dan Margo Lestari-Suka Maju Rp16,5 miliar.

Selanjutnya, ruas jalan Merak Belantung-Bulog Rp8,9 miliar, Lubuk Kamal-Sidomakmur Rp3,7 miliar, Way Arong-Sidoharjo Rp1,5 miliar, Puji Rahayu-Tanjung Harapan Rp1,5 miliar, Lebung Sari-Sumber Agung Rp1,5 miliar, Tegineneng-Rulung Raya Rp6 miliar, Manda-Margo Mulyo Rp1 miliar, dan Hajimena-Pesawaran Rp1 miliar.

Ia menjelaskan, dijadwalkan proses lelang pengadaan perbaikan ruas jalan dilaksanakan selama 3 minggu pada bulan Mei 2024. Sementara pelaksanaan pekerjaan selama 3 bulan yakni Juni, Juli dan Agustus 2024. "Ditargetkan bulan Agustus-September selesai dilakukan pengerjaan perbaikan jalan," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPRD Lamsel, Dede Suhendar mengaku prihatin dengan adanya aksi selebgram yang berfoto di jalan rusak mirip kubangan di Desa Pardasuka Suban, Kecamatan Katibung.

Menurutnya, Pemda Lamsel seharusnya peka dengan kondisi jalan rusak yang ada saat ini, dan tidak menunggu viral di media sosial (medsos).

“Terus terang saja saya merasa miris dan prihatin dengan adanya fenomena penyampaian mengkritik jalan rusak dengan memviralkan di media sosial,” katanya, Senin (6/5/2024).

"Miris juga melihat kondisi infrastruktur jalan di Lampung Selatan sekarang ini. Itu menjadi tanda-tanda pelemahan di kita DPRD, karena masyarakat sekarang cenderung percaya dengan selebgram ketimbang ke kita," lanjutnya.

Dede mengatakan, selama ini anggota dewan biasanya setelah menyerap aspirasi masyarakat lalu dibahas dan diusulkan ke pemerintah daerah melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD.

"Karena pokir kita belum diakomodir, hanya beberapa yang diakomodir oleh eksekutif. Mungkin sudah diusulkan oleh kawan-kawan yang lain di dapil 6 dan 7 melalui pokir. Pokir saya yang di Way Sulan persentase akomodirnya mengecewakan. Selama 5 tahun paling usulan saya yang diakomodir 600 meter dari total sekitar belasan kilometer," ungkapnya.

Dede berharap, pemerintah daerah jangan menunggu viral lalu baru melakukan memperbaiki jalan yang rusak. Menurutnya, hal itu bisa mengikis kepercayaan masyarakat ke DPRD.

"Kenapa mengikis bisa mengikir kepercayaan DPRD? Jadi seolah-olah anggapan masyarakat kalau jalan rusak itu dibangun gara-gara diviralkan oleh selebgram Ummu Hanii. Jadi jangan sampai viral dulu baru dibangun.  Seolah-olah PRD tidak ada tajinya sama sekali, kalah dengan selebgram," ujarnya.

Namun, Dede mengaku tetap menghargai penyampaian aspirasi masyarakat termasuk memviralkan kondisi jalan rusak melalui media sosial.

"Sah-sah saja dan diperbolehkan. Kalau saya silahkan saja. Silahkan viralkan karena kami tidak bisa mencegah,” imbuhnya.

Ia berharap, pokir DPRD bisa diakomodir oleh eksekutif untuk mencegah kritikan masyarakat yang semakin tajam.

"Jangan melihat anggota dewannya masuk koalisi atau non koalisi. Sepertinya untuk di Way Sulan hal itu berlaku. Bukannya kita melarang selebgram memviralkan jalan rusak, tidak ada masalah. Cuma kita jangan sampai kalah intinya," tuturnya.

Dede menceritakan, beberapa waktu lalu jalan rusak Tanjung Bintang juga sempat viral dan langsung direspon oleh pemerintah daerah dengan melakukan perbaikan.

"Dan itu masyarakat mengucapkan terima kasih bukan ke Bupati dan DPRD, tapi ke selebgram. Ini kan tentunya sangat memprihatinkan," katanya.

Ditanya alokasi anggaran untuk pembangunan ruas jalan di wilayah Lampung Selatan pada tahun 2024, Dede mengatakan anggarannya mencapai sekitar Rp75 miliar.

"Kalau tidak salah tidak lebih dari Rp75 miliar total dari (APBD) Rp2,3 triliun. Untuk persentasenya saya kurang tahu persis, cuma sejauh ini di Kecamatan Way Sulan yang sangat minim. Sebenarnya bukan tidak berikhtiar, seperti tahun ini pokir kita tidak ada yang diakomodir," ucapnya.

Dede mengingatkan, seharusnya APBD Lampung Selatan mampu untuk mengakomodir perbaikan jalan rusak yang ada saat ini.

Dede mengaku, sepakat dengan mantan Bupati Lamsel Rycko Menoza yang sempat mengusung program jalan poros dan jalan perbatasan dengan kabupaten lain dilakukan perbaikan secara bertahap.

"Kita membangun dengan konsep yang jelas. Paling tidak pemerintah daerah fokus dulu ke jalan-jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan. Kalau sudah beres baru ke yang lain," tegasnya. (*)

Artikel ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Rabu 08 Mei 2024, dengan judul "Ratusan Kilometer Jalan di Lamsel Rusak Berat"